Kendari – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kota Kendari Tahun 2024 akhirnya diklarifikasi oleh Ketua Aliansi P3K Kota Kendari dan pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari.
Sebelumnya, dilansir dari TrijayaKendari.com memberitakan beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp antar peserta P3K yang menyebut adanya pengumpulan dana sebesar Rp180.000 per orang. Dana tersebut disebutkan untuk kebutuhan seperti baju bersablon, topi, materai, hingga ID card. Tak hanya itu, dalam percakapan juga disebutkan wacana pembentukan dana taktis tambahan untuk konsumsi dan keperluan koordinasi.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Ketua Aliansi P3K Kota Kendari Angkatan 2024, Rahim Bachmid, menegaskan bahwa dana yang dimaksud merupakan inisiatif pribadi para peserta, bukan permintaan atau arahan dari panitia seleksi daerah maupun BKPSDM.
“Kami ingin mengklarifikasi bahwa dugaan pungli tersebut tidak benar. Percakapan yang beredar adalah komunikasi internal kami sesama peserta P3K. Dana tersebut murni hasil kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti baju, topi, materai, dan ID card,” kata Rahim, Sabtu (14/6/2025).
Ia juga menyayangkan munculnya dugaan pungli tanpa konfirmasi langsung kepada peserta.
“Tidak ada keterlibatan BKPSDM maupun panitia seleksi. Kami harap klarifikasi ini bisa meluruskan kesalahpahaman yang sudah telanjur menyebar,” ujarnya.
Secara terpisah, Plt. Kepala BKPSDM Kota Kendari, Alfian, SP., MM., membenarkan bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana dalam bentuk apapun kepada peserta P3K.
“Kami tidak pernah menyuruh atau meminta peserta untuk membayar biaya orientasi. Kalau ada inisiatif dari peserta secara swadaya, itu bukan tanggung jawab kami,” tegas Alfian, dikutip dari TrijayaKendari.com, jumat (13/6/2025).
Alfian menambahkan, BKPSDM akan menelusuri lebih lanjut informasi tersebut untuk memastikan tidak ada pihak yang mencatut nama instansi untuk kepentingan pribadi.
Dengan adanya pernyataan resmi dari Ketua Aliansi P3K Kota Kendari dan BKPSDM, dapat dipastikan bahwa dana yang dikumpulkan peserta untuk kebutuhan orientasi bukan merupakan pungli. Dana tersebut merupakan hasil kesepakatan internal peserta dan tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak panitia maupun instansi pemerintah. (*)
